nusakini.com--Laporan keuangan pemerintah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Untuk itu, Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) terus mendorong unit teknis di tingkat pusat maupun daerah, agar laporan keuangan yang disusun mengacu pada standar akuntasi pemerintah. 

"Saya mengharapkan kepada seluruh kepala dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, kepala UPTP, serta pejabat Eselon II pusat yang juga sebagai penanggung jawab DIPA, untuk berkomitmen dalam menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel," kata Inspektur Jenderal (Irjen) Kemnaker l, Sunarno saat memberikan sambutan dalam acara 'Rapat Koordinasi Pengawasan Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2017' di Makassar, Selasa (16/5). 

Irjen menjelaskan, seluruh lembaga/Kementerian sangat mengidam-idamkan Opini WTP pada laporan keuangannya. Untuk mencapainya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti ketepatan penyajian, adanya sistem pengendalian intern, kecukupan pengungkapan. 

• Kemnaker Perkuat Implementasi Satu Data Ketenagakerjaan Pusat dan Daerah
• Penjelasan Menaker Terkait Penempatan PMI Sektor Domestik ke Malaysia
• Kemnaker dan PT DKI Gelar Job Fair Khusus Penyandang Disabilitas Pertama di Indonesia
• Sekjen Kemnaker: Perubahan Iklim Miliki Dampak Luas Masalah Ketenagakerjaan
• Wamenaker Kunjungi BBPVP Makassar, Pastikan Pengembangan SDM Berjalan Lancar

"Serta penerapan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP)," jelas Irjen Sunarno. 

Untuk mencegah penyimpanan dalam pengelolaan anggaran di lingkungan Kemnaker, Inspektorat Jenderal telah melakukan pengawasan fungsional di lingkungan kementerian.

"Termasuk seluruh kegiatan bidang ketenagakerjaan di daerah-daerah," ujarnya. 

Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan, Agustinus Appay menilai bahwa koordinasi pengawasan tersebut sangat penting untuk dilakukan. Sehingga, perlu dilakukan langkah-langkah secara sistematis, koordinatif, dan konsisten dari seluruh pemangku kepentingan. 

"Hal ini penting kita maknai bersama, mengingat isu aktual terkait perbaikan kinerja yang terus menerus dilakukan. Yaitu menyangkut akuntabilitas pengelolaan keuangan dan anggaran guna menghindari adanya penyimpangan," paparnya.(p/ab)